Siberbanten.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten mengambil langkah tegas dengan menghapus anggaran kegiatan sosialisasi peraturan daerah (sosper) senilai Rp67 miliar pada Perubahan APBD (P-APBD) 2025.
Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, menuturkan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas masyarakat. Anggaran besar tersebut sepenuhnya dialihkan ke berbagai program yang langsung menyentuh kehidupan warga.
“Jadi sosper ditiadakan sama sekali, dan anggaran itu kami geser untuk kepentingan masyarakat,” jelas Fahmi di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (4/9/2026).
Adapun rincian alokasi baru dari Rp67 miliar tersebut mencakup:
Rp22,5 miliar untuk memperluas program sekolah gratis.
Rp2,9 miliar guna mendukung relokasi sepadan Sungai Ci Banten.
Rp4,3 miliar dialokasikan untuk program penanaman jagung dan kelapa.
Rp5,1 miliar diperuntukkan bagi perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Tambahan dana alokasi khusus (DAK) non fisik untuk memperkuat pelayanan publik.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk komitmen DPRD dalam menjadikan APBD lebih berpihak kepada masyarakat.
“Kami memahami kebutuhan yang lebih mendesak untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Karena itu, DPRD sepakat meniadakan sosper demi kepentingan warga secara menyeluruh,” tegas Fahmi.
Dengan kebijakan ini, DPRD Banten berharap APBD 2025 dapat lebih efektif mendukung sektor pendidikan, perumahan, hingga pertanian, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
 Rp67 miliar pada P-APBD 2025. Dana dialihkan ke sekolah gratis){kind=link}