Siberbanten.id – Ketua Komisi IV DPRD Banten, Muhammad Nizar, angkat bicara soal dugaan pencemaran zat radioaktif yang dilakukan PT Peter Metal Technology (PMT), pabrik peleburan baja yang berlokasi di Kawasan Industri Cikande Modern, Kabupaten Serang.
Nizar menegaskan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus bertindak tegas terhadap perusahaan nakal yang melanggar aturan. Pasalnya, kasus pencemaran ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak serius pada ekspor produk Indonesia.
“Terkait radioaktif ini sudah menjadi momok bagi kita, karena ternyata ada produk ekspor seperti udang dan beberapa makanan yang ditolak akibat kandungan radioaktif. Saya akan memanggil DLH untuk mencari solusi. Kalau perlu, kami turun langsung bersama-sama untuk menangani persoalan ini. Eksekutif juga harus serius melakukan pencegahan,” tegas Nizar saat ditemui di gedung DPRD Banten, Rabu (24/9/2025).
Politisi Partai Gerindra itu menekankan, pemerintah harus memperketat pemberian izin bagi perusahaan yang berpotensi mencemari lingkungan. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara berkala agar tidak ada lagi perusahaan yang seenaknya melanggar regulasi.
“Ini menjadi pelajaran penting. Setiap leading sector yang punya kewenangan mengeluarkan izin harus memperketat prosedurnya dan melakukan evaluasi rutin, baik per bulan maupun per triwulan,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Banten lainnya, Juhaeni M Rois, menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti melanggar aturan wajib diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Kalau perusahaan terbukti melawan hukum dan tidak mengikuti aturan pemerintah, maka harus segera diperingatkan. Bila perlu, ditindak secara hukum agar ada efek jera,” tegasnya.
Kasus dugaan pencemaran radioaktif ini kini menjadi sorotan publik. DPRD Banten berkomitmen mengawal agar penegakan hukum berjalan tegas demi menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat.
