Siberbanten.id – Kinerja sektor minyak dan gas bumi (migas) di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunjukkan tren positif di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Data semester I tahun 2025 mencatat lifting migas nasional meningkat signifikan hingga 111,9 persen, melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut pengamat energi Gerilya Institute, Subhkan Agung Sulistio, lonjakan lifting dari sekitar 430 ribu menjadi hampir 600 ribu barel per hari patut diapresiasi. Ia menyebut capaian ini sejalan dengan Asta Cita, visi pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah.
“Langkah ini menunjukkan perbaikan tata kelola di lapangan. Namun untuk menjaga tren positif, pemerintah perlu membuka wilayah kerja baru dan menemukan cadangan minyak baru,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk “Satu Tahun Prabowo–Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita dalam Energi?” di Bumi Serpong Damai (BSD), Senin (13/10/2025).
Subhkan menambahkan, inovasi teknologi dan efisiensi biaya menjadi faktor kunci dalam peningkatan produksi migas nasional. “Teknologi baru memungkinkan optimalisasi sumur-sumur yang dulu dianggap tidak produktif. Tapi untuk keberlanjutan jangka panjang, eksplorasi wilayah baru adalah kunci,” jelasnya.
Salah satu kebijakan yang diapresiasi publik adalah legalisasi sumur minyak rakyat. Pemerintah memberi izin masyarakat mengelola sumur tua yang sudah tidak ekonomis bagi perusahaan besar.
“Itu langkah tepat. Sumur tua hasilnya kecil, jadi lebih baik dikelola masyarakat. Ini bisa mendorong kemandirian energi lokal,” tutur Subhkan.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul, menilai capaian di sektor energi tidak bisa dilepaskan dari peran Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menata ulang tata kelola sumber daya alam nasional.
“Prabowo sedang melakukan reset besar-besaran terhadap tata kelola ekonomi, termasuk energi. Ia menghitung ulang kekayaan negara dan memastikan tidak ada lagi kelompok rente yang bermain di tengah,” ungkap Adib.
Menurutnya, program seperti hilirisasi tambang, pembangunan smelter, hingga legalisasi sumur rakyat adalah langkah konkret menuju kedaulatan energi. Namun, tantangan besar justru ada di sisi komunikasi publik.
“Sering kali yang jadi masalah adalah komunikasi. Potongan video atau narasi di media sosial membentuk persepsi negatif, padahal arah kebijakannya sudah benar,” tegasnya.
Pandangan senada datang dari pengamat komunikasi politik Universitas Muhammadiyah Tangerang, Korry El Yana, yang menilai banyak kebijakan energi gagal dipahami publik karena penyampaiannya tidak utuh.
Menurut Korry, maraknya narasi buzzer dan opini liar di media sosial turut memperburuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
“Karena komunikasinya tidak lengkap, yang muncul justru potongan-potongan video dan komentar yang menyesatkan,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah membentuk kanal komunikasi resmi yang mampu menjelaskan kebijakan energi secara transparan dan berbasis data.
“Kalau komunikasinya terbuka dan melibatkan pakar, masyarakat bisa percaya. Jangan sampai program bagus malah tenggelam karena framing negatif di media sosial,” pungkasnya.
