Siberbanten.id, Tangerang Selatan – Sebanyak 61 peserta yang berasal dari unsur Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) kelurahan dan kecamatan se-Kota Tangerang Selatan mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi K3 yang berlangsung di Gedung Dinas SDABMBK, Perkantoran Lengkong Wetan.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kompetensi K3 para aparatur dalam melakukan pengawasan proyek konstruksi di tingkat kelurahan dan kecamatan agar semakin efektif, sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, tetapi juga menjamin keselamatan seluruh pihak yang terlibat.
Sebab, ditengah pesatnya pembangunan Kota Tangerang Selatan, investasi terbesar bukan hanya pada beton, aspal, atau bangunan yang berdiri megah. Lebih dari itu, investasi sesungguhnya adalah membangun sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan memiliki budaya keselamatan yang kuat untuk mengawal pembangunan yang aman dan berkelanjutan.
Sekretaris Dinas SDABMBK Kota Tangsel, Rosi Yuliandi mengatakan, Â bahwa kompetensi K3 kini menjadi kebutuhan penting bagi aparatur yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan pembangunan.
“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Kompetensi K3 menjadi bekal penting untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan pengawasan di lapangan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Pelatihan menghadirkan narasumber dari kalangan profesional dan lembaga sertifikasi konstruksi nasional, di antaranya Fernando Panjaitan dari LSP GATAKI dan Dr. Ir. Michael Sofian Tanuhendrata, M.PM., M.M., Pengurus Bidang V Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Puguh Budianto, S.Sos, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum, bersama perwakilan LSP GATAKI.
Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan, Mahyudin Mahmud, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari pembinaan sumber daya manusia konstruksi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Karena berada di tingkat wilayah, mereka perlu memahami standar keselamatan konstruksi agar mampu melakukan pengawasan yang lebih baik dan memberikan edukasi kepada para pelaksana pekerjaan,” jelas Mahyudin.
